Genap 20 Tahun, Forhati Minta Negara Adil Kepada Perempuan dan Anak

F orum Alumni HMI-Wati (Forhati) telah berusia 20 tahun pada, 12 Desember 2018. Organisasi perempuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini sudah eksis selama 20 tahun dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, dan juga mencerdaskan kehidupan kaum hawa di Indonesia.

Diusia yang ke-20 tahun ini, organisasi yang diketuai oleh Hanifah Husein itu berharap, negara yang selalu hadir dan memberikan pendidikan bagi kaum perempuan dan anak, karena selama ini perempuan sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Nyatakan, keadilan dan hak hidup yang wajar adalah hak semua manusia di muka bumi ini, termasuk perempuan dan anak-anak dan itu akan terus diperjuangkan oleh Forhati ke depan.

“Keadilan terhadap perempuan dan anak untuk memperkaya hak hidup yang wajar, dan layak sesuai dengan standar hak asasi manusia, khususnya dalam penggunaan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara proporsiona,” kata Hanifah melalui pesan tertulisnya, Selasa (12/12) ).

Istri dari mantan Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldan itu meminta, negara atau pemerintah selaku penanggung-jawab di negara tinta harus hadir untuk orang-orang dan anak-anak dari berbagai tindakan kekerasan, baik berisi kata-kata kasar maupun berupa fisik.

“Perlakuan untuk perempuan dari anak-anak dan anak-anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan, baik dalam bentuk ucapan (kata-kata-red) maupun aksi kekerasan fisik, termasuk pelecahan seksual dari baik, baik di daerah domestik (masyarakat) maupun masyarakat , ”Pintanya.

“Diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas, dan Perubahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang lebih dari perempuan, dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain dengan menegaskan KDRT sebagai kejahatan manusia, ”sambungnya.

Bahkan, lanjut Hanifa, Forhati akan hadir memberikan perhatian serius terhadap penegakan hukum KDRT, karena kasus menjadi isu global dan menjadi perhatian publik.

“Forhati memberikan perhatian khusus, tentang penegakan hukum terkait KDRT. Karena KDRT telah menjadi isu global dan telah menjadi perhatian publik semata, karena KDRT adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang adil dan beradab, ”jelasnya.

Dikatakan Hanifah, dalam proses pengawalan UU ini, Forhati telah melakukan audensi dengan para pimpinan DPR-RI untuk menyempurnakan pasal-pasal yang berhubungan dengan pengobatan demoralisasi, termasuk di dalamnya seks menyimpang.

“Dengan harapan tidak bisa melupakan momen perjuangan Forhati segera melakukan kajian dan telaah kritis dengan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), agar semua yang mendukung RUU PKS termasuk Forhati, faham benar apa yang diperjuangkan,” tutupnya. (RGR / Fajar)

Be Sociable, Share!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial