FORHATI MINTA MUNAS KOHATI AMBON KEMBALI KE KHITTAH

Forum Alumni HMI Wati FORHATI minta agar KOHATI (Korps HMI Wati—red) kembali ke khittah, yakni sebagai bagian integral HMI pada Munas ke-23 di Ambon. Sebagai organisasi kemahasiswaan, seharusnya KOHATI fokus terhadap sistem pengkaderan guna melahirkan kualitas Insan Cita, yakni insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat Indonesia.

“KOHATI adalah bagian dari HMI, sebagai organisasi kemahasiswaan, KOHATI harus konsentrasi terhadap pengkaderan” tegas Hanifah. Menurutnya, sistem pengkaderan pada masa kampus diperlukan untuk melahirkan  KOHATI yang berkualitas Insan Cita, yakni insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat Indonesia.

Harapan tersebut dikemukakan Koordinator Presidum FORHATI (Forum Alumni HMI Wati) Nasional Hanifah Husein, dalam sambutannya pada acara pembukaan Munas KOHATI ke-23, di Bailio Oikumene, Ambon, Maluku, Rabu (14/2). Menurutnya, sistem  pengkaderan sangat diperlukan, mengingat perjuangan kaum perempuan Indonesia kedepan  semakin berat, menyusul adanya upaya sistematis penggembosan yang dilakukan berbagai pihak terhadap peran dan fungsinya di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Hanifah yang menjabat sebagai Koordinator Presidium FORHATI Nasional untuk  masa bakti 2017-2022, minta agar tidak ada dikotomi lagi antara KOHATI (Korps HMI Wati) PB dan PB  HMI, mengingat setiap anggota  KOHATI memiliki hak suara yang sama dengan anggota HMI yang didominasi kaum pria pada setiap kongres, termasuk dalam Kongres HMI ke-30 di Ambon ini.

“KOHATI adalah bagian dari HMI, sebagai organisasi kemahasiswaan, KOHATI harus konsentrasi terhadap pengkaderan” tegas Hanifah. Menurutnya, sistem pengkaderan di era kampus diperlukan untuk melahirkan  KOHATI yang berkualitas Insan Cita, yaitu insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat Indonesia.

Sementara menyinggung sistem pengkaderan, Hanifah minta agar metoda, jenjang serta materi yang diajarkan, disejajarkan dengan sistem pengkaderan yang dilakukan PB HMI, kecuali yang menyangkut kekhususan tentang kodrat keperempuanan.  Karena pada hakekatnya, Insan Cita yang melekat pada KOHATI adalah perannya sebagai perempuan dan ibu rumah tangga.

Tentang adanya masalah dikotomi tadi,  dibenarkan Ketua Umum BPL (Badan Pengelolal Latihan) PB HMI Arif Maulana beberapa waktu lalu di Jakarta, bahwa pihaknya belum sepenuhnya memberikan hak suara KOHATI PB dalam beberapa kali Kongres PB HMI.

Lebih jauh Hanifah menjelaskan, tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia saat ini sangatlah berat, antara lain diloloskannya pasal-pasal tentang Perzinahan, Perkosaan dan LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender), oleh MK melalui putusan No. 46/P7-14-2016. Menurutnya, penolakan terhadap permohonan 3 (tiga) pasal judicial review (peninjauan ulang) KUHP, yakni pasal 284 tentang Perzinahan, pasal 285 tentang Pemerkosaan serta pasal 292 tentang LGBT sangat merugikan Perempuan dan HAM itu sendiri.
“Maraknya prilaku menyimpang tersebut harus dipandang sebagai masalah sosial yang harus diatasi bersama oleh segenap elemen bangsa, termasuk PB HMI yang tengah Kongres ini”, tegas Hanifah. Oleh karena itu, menurutnya, LGBT seharusnya dijadikan musuh bersama bangsa, karena perilaku menyimpang ini melanggar norma agama, susila dan budaya Indonesia.
Belum lagi persoalan Narkoba, yang peredarannya sudah menjalar ke tingkat keluarga, dengan ibu rumah tangga sebagai target. Persoalan-persoalan tersebut setidaknya akan menambah berat beban perjuangan perempuan Indonesia dalam menciptakan keluarga yang “sakinah mawadah warahmah”. (gaf).

Be Sociable, Share!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial